PANGKALPINANG – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dialami ratusan nelayan di Kota Pangkalpinang selama hampir 21 hari mendapat perhatian serius DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Menindaklanjuti persoalan tersebut, Pertamina menyatakan kesiapannya menyalurkan tambahan BBM bersubsidi sebanyak 120.000 liter untuk memenuhi kebutuhan nelayan.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, usai menerima audiensi kelompok nelayan Pangkalpinang yang diketuai Ferdiyansyah di ruang kerjanya, Selasa (3/11/2026).
Didit menjelaskan, sekitar 400 nelayan mengalami kesulitan mendapatkan pasokan BBM bersubsidi, baik jenis solar maupun Pertalite. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas melaut terganggu, bahkan sebagian nelayan terpaksa tidak melaut selama hampir tiga pekan akibat keterbatasan stok BBM.
"Permasalahan utamanya nelayan kekurangan pasokan BBM bersubsidi, baik solar maupun Pertalite, selama hampir 21 hari akibat ketiadaan stok. Ini tentu berdampak langsung terhadap aktivitas dan penghasilan para nelayan," ujar Didit.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Didit mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan Wijaksono selaku penanggung jawab Pertamina wilayah Bangka Belitung. Dari hasil komunikasi tersebut, Pertamina menyatakan kesiapannya menyalurkan tambahan pasokan BBM sebanyak 120.000 liter untuk memenuhi kebutuhan para nelayan.
"Alhamdulillah, sudah ada titik terang. Pertamina siap menyalurkan tambahan BBM sebanyak 120.000 liter, baik solar maupun Pertalite. Namun, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang harus segera menyelesaikan administrasi dan pendataan agar proses penyalurannya dapat segera direalisasikan," jelasnya.
Ia menegaskan, proses penyaluran dan distribusi tambahan BBM tersebut nantinya akan dikoordinasikan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang bersama Pertamina. Langkah ini penting dilakukan agar BBM bersubsidi benar-benar diterima nelayan yang berhak dan tidak disalahgunakan.
"Kami meminta dinas terkait segera menuntaskan administrasinya. DPRD Babel akan terus mengawal proses ini agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan dapat segera dimanfaatkan oleh para nelayan," tegasnya.
Selain mengupayakan penyelesaian persoalan pasokan BBM saat ini, DPRD Babel juga menyiapkan langkah jangka panjang dengan mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan dan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Didit mengatakan, DPRD Babel bersama pihak terkait akan menjadwalkan pertemuan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna membahas kebutuhan serta usulan penambahan kuota BBM bersubsidi, khususnya untuk tahun anggaran 2027.
"Kami akan mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi, baik solar maupun Pertalite, bagi nelayan dan wilayah Bangka Belitung secara keseluruhan agar kebutuhan pada 2027 dapat terpenuhi. Harapannya, persoalan seperti ini tidak terus berulang dan nelayan bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik," pungkas Didit.
